Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan – Tangkapan layar tayangan slide Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada pengarahan PMK “#SDM Unggul, Indonesia Maju” yang dilihat di YouTube Kementerian Koordinator PMK di Jakarta, Rabu (29/12/2021). ANTARA / Andi Firdaus.
JAKARTA (ANTARA) – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan enam indikator pencapaian tujuan utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bidang kesehatan memerlukan intervensi khusus.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pada pengarahan PMK “#SDM Unggul, Indonesia Maju” “Saya menyadari bahwa di tahun 2021 akan banyak indikator yang terlewat karena sebagian besar waktu dan tenaga kita terpakai untuk menghadapi “epidemi” COVID-19. YouTube PMK Kementerian Koordinator di Jakarta, Rabu.
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (rpjpd) Kabupaten Purworejo 2025-2045
Dalam RPJMN 2020-2024, Budi mengatakan Kementerian Kesehatan RI diminta mengatasi lima isu kesehatan, yaitu peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan perbaikan gizi masyarakat, perbaikan penanganan penyakit, mobilisasi masyarakat sehat, dan penguatan sistem kesehatan.
Indikator yang akan hilang pada tahun 2021 antara lain angka kematian ibu, persentase vaksinasi dasar, prevalensi Teng K, kejadian TBC, serta dua faktor yang terkait dengan perilaku masyarakat: persentase generasi muda yang merokok dan persentase obesitas.
Intervensi terhadap kematian ibu dimulai dengan selesainya infrastruktur Puskesmas untuk kebutuhan dasar pelayanan persalinan dan persalinan darurat, kata Budi.
“Ultrasonografi (USG) karena saat ini saya baru sadar bahwa tidak semua puskesmas kita memiliki USG, sehingga banyak ibu-ibu yang meninggal karena tidak mengetahui bagaimana kondisi anaknya,” ujarnya.
Forum Guru Besar Itb Bahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Menuju Indonesia Emas 2045
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga perlu memperpendek interval penanganan kehamilan dari empat menjadi enam kali lipat, dimana dua kasus tersebut memerlukan keterlibatan dokter untuk mendeteksi potensi gangguan kesehatan pada ibu hamil.
Budi mengatakan, untuk indikator dasar vaksinasi anak usia 12-23 bulan, tujuan vaksinasi tahun ini belum tercapai dan keterlibatan tenaga kesehatan terfokus pada vaksinasi COVID-19. “Jadi vaksinasi dasar masih jauh dan saya melihatnya agak berbahaya karena hal ini harus dicegah di masa depan,” katanya.
Intervensi yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah dengan mengintegrasikan seluruh sistem informasi vaksin Covid-19. Karena vaksin Covid-19 memiliki sistem informasi yang terbaik, ujarnya.
Vaksinasi dasar juga diperluas hingga mencakup fasilitas kesehatan yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan Puskesmas. “Kami akan mencoba mendigitalkan sistem registrasi kami agar petugas Puskesmas bisa melihatnya sendiri.
Menkes: Enam Indikator Rpjmn Kesehatan Butuh Intervensi Khusus
Budi mengatakan, tujuan penanggulangan stunting adalah agar pemerintah berbagi beban kemenangan dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pertanian .
Intervensi yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah mempersiapkan ibu menghadapi persalinan. “Karena 40 persen stunting disebabkan oleh kekurangan ibu saat melahirkan, maka penting untuk memiliki cukup zat besi. Ketika Anda lahir di 1.000 hari pertama, sangat penting Anda perlu menimbang diri dengan benar. Tinggi badan setiap bulan juga , ”katanya.
Kementerian Kesehatan mendorong digitalisasi laporan berat dan tinggi badan anak menggunakan alat ukur digital yang terhubung langsung dengan pemerintah pusat.
Terkait tuberkulosis, Budi mengatakan Kementerian Kesehatan mengintegrasikan mekanisme pemantauan pasien dengan sistem COVID-19. Sebenarnya penyakit ini mirip dengan COVID-19 pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus, temuannya sama, namun pengobatannya tidak separah COVID-19, ujarnya. “Selalu gunakan penilaian.”
Webinar Penguatan Kesetaraan Gender Dalam Percepatan Pencegahan Stunting
Baca juga: Indonesia menduduki peringkat ketiga negara dengan MMR tertinggi.
Berikut intervensi penurunan persentase perokok melalui upaya edukasi masif yang melibatkan influencer profesional YouTuber agar lebih modern dan dapat diterima oleh pengguna rokok Kids yang lebih tua.
“Kami mengubah model pendidikan ke arah yang lebih modern. Kami akan mengajak para YouTuber untuk mengedukasi generasi muda agar menjadi teladan bahwa ini bukan kebiasaan yang sehat,” ujarnya.
Hal yang sama juga berlaku untuk bentuk intervensi terhadap obesitas. “Ini bahaya jangka panjang. Kami ingin memastikan pola makan dan olahraga masyarakat Indonesia lebih baik. Kami melihat baik untuk perokok maupun obesitas, strateginya lebih pada sosialisasi,” kata Waikabubak. Save The Children menyelenggarakan workshop pendokumentasian RPJMD bidang kesehatan bekerja sama dengan Bappeda Kabupaten Sumba Barat pada Kamis, 22 Oktober 2020. Acara yang berlangsung selama dua hari ini dibuka dan dipimpin oleh Direktur Pembangunan Manusia dan Pengembangan Masyarakat Bappeda Sumbar, Raymond L.K. Dena, S.STp.
Pdf) Analisis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 Terhadap Arah Pembangunan Kesehatan Di Indonesia (analysis Of The National Long Term Development Plan 2025-2045 On The Direction Of Health Development In Indonesia)
Dalam workshop ini Save The Children menghadirkan pemateri Ir. Zainal Asikin adalah koordinator/konsultan ahli di bidang perencanaan dari Kupang.
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil sementara rancangan teknologi RPJMD Kabupaten Sumba Barat bidang kesehatan tahun 2021-2026. Bidang kesehatan yang dimaksud antara lain bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengelolaan kependudukan, dan keluarga berencana. Penyusunan RPJMD sejalan dengan amanat Permendagri No.86 Tahun 2017 dan Permendagri No.90 Tahun 2019 serta Permendagri No.98 Tahun 2018.
Peserta berasal dari berbagai sektor kesehatan seperti: BAPPEDA, DP3A Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Puskesmas, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.
Pada workshop sebelumnya, konsultan Zainal Asikin bersama peserta workshop menyusun pertanyaan-pertanyaan strategis, isu-isu kunci, penyebab permasalahan dan akar permasalahan di setiap area, yang kemudian dianalisis dengan metode SWOT. Peserta juga menetapkan sasaran, sasaran, indikator, dan sasaran lima tahun. Berdasarkan hasil tersebut, konsultan merancang dokumen RPJMD yang disampaikan dalam lokakarya ini untuk mendapatkan masukan dan menyempurnakannya guna menyusun rancangan teknologi RPJMD Kabupaten Sumba Barat tahun 2021-2026 di bidang kesehatan. . Hasilnya berupa dokumen rancangan awal RPJMD Teknokratis bidang kesehatan, rancangan pertama RENSTRA pelayanan kesehatan DP3A, dan pelayanan PPKB.
Focus Group Discussion Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025-2045
Silvester Nusa, S.Sos, Koordinator Advokasi Save The Children Sumba Barat, mengatakan: “Aksi ini memaparkan hasil rancangan sementara RPJMD Kabupaten Sumba Barat bidang kesehatan tahun 2021-2026 melalui Konsultasi yang disesuaikan dengan tujuan. dan indikator dari petugas kesehatan setempat, kemudian dibuat dokumennya berdasarkan masukan dan masukan dari para peserta RPJMD. Untuk bidang kesehatan, dokumennya akan diserahkan kepada pemerintah daerah Sumba Barat melalui BAPPEDA.
Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan perangkat sektor kesehatan daerah dalam menyusun RPJMD tahun 2021-2026 sesuai amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. “Dokumen ini juga akan digunakan untuk sinkronisasi selanjutnya dengan visi dan misi raja dan kustodian terpilih untuk menjaga kesinambungan pengembangan rencana pembangunan.”
Kegiatan hari kedua dilanjutkan dengan materi sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD 2005-2025 dan sinkronisasi rancangan RPJMD bidang kesehatan dengan renstra dan renstra Kementerian Kesehatan Provinsi NTT Layanan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Manajer Pelayanan DP3A dr. Jemie O. Dima Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Pembangunan Masyarakat Bappeda, Raymond L.K. Dena, S.STp, Narasumber Save The Children, Ir. Zainal Asikin serta pejabat berbagai OPD seperti BAPPEDA, DP3A Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana, Puskesmas, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. RYS-Editor-DKIPS
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
Sebelum pelantikan dan serah terima Pengurus Ikatan Pramuwisata Kabupaten Sumba Barat periode 2020 – 2025.